BahanaInspirasi.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Gerindra buka suara perihal tudingan partai coklat ikut bermain dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Isu partai coklat muncul setelah PDI-P menduga ada kecurangan di balik Pilkada 2024, mulai dari keterlibatan oknum polisi yang mendukung paslon tertentu hingga politisasi bantuan sosial (bansos).
Istilah partai coklat merujuk pada pengerahan aparat kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pilkada.
Dilansir dari Kompas.id, Kamis (28/11/2024), Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, intervensi partai coklat pada Pilkada 2024 menyasar Calon Gubernur Banten, Airin Rachmi Diany.
Padahal Airin adalah Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Banten.
Menurut hasil quick count Pilkada Banten 2024 yang dilakukan Litbang Kompas, Airin-Ade Sumardi yang didukung PDI-P tertinggal dari Andra Soni-Dimyati.
Lantas, apa kata Jokowi dan Gerindra soal tudingan partai coklat terlibat dalam Pilkada 2024?
Jokowi minta bukti keterlibatan partai coklat Jokowi meminta pihak yang menuding partai coklat terlibat dalam Pilkada 2024 untuk membuktikan bentuk intervensi oknum polisi.
Jokowi yang mendukung sejumlah paslon yang disokong Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menambahkan, proses dalam Pilkada sudah ada mekanismenya.
Jika ada dugaan kecurangan, hal ini dapat dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduh-tuduhan. Dilaporkan ke bawaslu kan ada mekanismenya atau dibawa ke MK,” ujar Jokowi di Medan, Sumatera Utara, dikutip dari Kompas.com, Jumat.
Gerindra sebut keterlibatan partai coklat hoaks
Terpisah, politikus Gerindra yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membantah keterlibatan partai coklat berupa pengerahan polisi dalam Pilkada 2024.
Ia menyatakan, tudingan tersebut merupakan hoaks. Habiburokhman juga yakin, hampir tidak mungkin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memanfaatkan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu.
“Karena di setiap pilkada itu bisa terjadi mix antar kubu partai-partai politik. Di provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan. Jadi secara logika enggak logis,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Jumat.
Ia menambahkan, ada anggota DPR yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena melontarkan tudingan soal partai coklat.
Namun, Habiburokhman enggan membeberkan nama anggota DPR yang dilaporkan ke DPR. Ia hanya menyampaikan, jika ada anggota DPR yang mengeluarkan pendapat, harus ada bukti yang kuat.
“Dan kami akan meminta keterangan beliau, apa yang menjadi bukti. Apa yang menjadi dasar juga disampaikanya tuduhan tersebut,” imbuhnya.
MKD akan panggil anggota DPR yang sebut partai coklat terlibat dalam Pilkada 2024
Sementara itu, Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam mengatakan, pihaknya akan memanggil anggota DPR yang melontarkan pernyataan ada keterlibatan partai coklat atau pengerahan polisi dalam Pilkada 2024.
Ia berjanji akan meminta keterangan anggota DPR yang melontarkan pernyataan tersebut tanpa memandang latar belakang partai politiknya.
Namun, Nazaruddin tidak membeberkan identitas anggota DPR yang akan dimintai keterangan.
“Siapa pun dia, dari partai apa pun, kasus apa pun, pasti akan kita undang untuk kita minta klarifikasinya. Jadi kita enggak mandang apakah dari partai PDI-P, Gerindra, atau siapa pun,” jelas Nazaruddin dikutip dari Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).
(redaksi)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Respons Jokowi dan Gerindra soal Tudingan Partai Coklat Terlibat Pilkada 2024”, https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/30/190000565/respons-jokowi-dan-gerindra-soal-tudingan-partai-coklat-terlibat-pilkada?page=all#page2.
