Politik dan Kebudayaan di Era Hype 4.0

Oleh : Imam Alfian Kadir, S.I.Kom., M.I.Kom

BahanaInspirasi – Era Revolusi Industri 4.0 atau yang juga disebut hype 4.0 membawa perubahan besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang politik dan kebudayaan. Kemajuan teknologi digital dan internet of things (IoT) menjadi pendorong utama pergeseran ini.

Dalam konteks politik, hype 4.0 memunculkan fenomena baru seperti demokrasi digital dan kampanye politik online yang massif. Media sosial menjadi sarana ampuh bagi partai politik dan calon untuk memobilisasi masa dan menyebarkan narasi politik mereka. Laporan We Are Social menyebutkan, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 139 juta pengguna aktif media sosial pada januari 2024. Jumlah tersebut setara dengan 49,9% dari populasi di dalam negeri, artinya semakin banyak pengguna medsos maka semakin tinggi pula probabilitas terjadinya penyebaran hoaks dan disinformasi, sehingga memperumit proses politik yang sehat. Pemerintahan pun dituntut untuk memanfaatkan teknologi big data dan kecerdasan buatan guna meningkatkan pelayanan publik dan mengambil kebijakan berbasis data. E-government dan smart city menjadi konsep penting untuk mewujudkan tata kelola yang efisien dan transparan.

Keadaan digital ini menjadi sebuah realitas sosial baru dalam era digital yang disebut oleh Yuval Noah Harari (2021) sebagai “the new normal“. Namun lebih lanjut Harari memperingatkan bahwa budaya digitalisasi, diantaranya Internet of thingking dan big data pada akhirnya menjadi problematik ditingkat nasional dan internasional. Bagaimana data dapat dijadikan alat untuk kekuasaan untuk memonopoli masyarakat, menimbulkan rezim totaliter baru yakni “kediktaktoran digital”. Monopoli ini tentu memiliki lajur yang sama dengan nalar politik keberkuasaan. Bahwa negara sebagai pemilik otoritas penuh akan data masyarakat dapat dengan sewenang – wenang mengatur aktivitas bahkan arus informasi melalui cara – cara peretasan, dll.

Demokrasi dalam Budaya digital

Dari sisi kebudayaan, hype 4.0 membawa implikasi yang nyata. Konten digital seperti video streaming, podcast, dan media sosial menjadi media baru untuk mengekspresikan dan menyebarkan kebudayaan. Karya seni, musik, sastra, dan pertunjukan kini lebih mudah diakses secara daring.

Namun di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan kekhawatiran akan homogenisasi budaya akibat pengaruh globalisasi digital yang kuat, Misalnya dalam kehidupan politik-demokrasi. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam lanskap politik dan demokrasi.

Meskipun teknologi digital menawarkan peluang baru untuk partisipasi dan keterlibatan warga negara, namun juga menimbulkan tantangan signifikan yang harus dihadapi. Penyebaran Informasi Palsu (Hoaks) dan Disinformasi. Salah satu tantangan terbesar adalah penyebaran informasi palsu (hoaks) dan disinformasi secara masif melalui media sosial dan platform online lainnya. Informasi yang tidak akurat dan menyesatkan dapat mempengaruhi opini publik, memecah belah masyarakat, dan mengancam integritas proses demokrasi. Kemudian polarisasi politik dan radikalisas, algoritma media sosial dan filter gelembung (filter bubble) dapat memperkuat polarisasi politik dan memfasilitasi radikalisasi pandangan. Individu cenderung terkurung dalam gelembung informasi yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan mereka, sehingga mempersempit perspektif dan mengurangi ruang untuk dialog konstruktif.

Dalam diskursus lain soal digital ialah masalah Privasi dan Pengawasan Massal, Pengumpulan data pribadi secara besar-besaran oleh perusahaan teknologi dan lembaga pemerintah mengangkat pertanyaan mengenai privasi dan kebebasan individu. Pengawasan massal dapat menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil lainnya yang menjadi fondasi demokrasi. Implikasinya terhadap Keamanan Siber dan Gangguan, pada Pemilu 2024 Kerentanan sistem pemilu terhadap serangan siber dan upaya peretasan oleh aktor asing atau kelompok tertentu merupakan ancaman nyata bagi integritas proses demokrasi Sebanyak 204 juta data pemilih dilaporkan dijual dalam kejadian ini, yang menimbulkan distrust terhadap lembaga KPU oleh masyarakat yang merasa proses demokrasi ini menjadi ancaman terhadap privasi data mereka, Gangguan proses tersebut merusak kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Literasi digital dan Ketimpangan Akses

Literasi Digital dan Ketimpangan Akses Kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara kritis (literasi digital) menjadi semakin penting. Namun, ketimpangan dalam akses dan keterampilan digital dapat membuat sebagian masyarakat tertinggal dan kurang terlibat dalam proses demokrasi.

Budaya lokal ditantang untuk tetap bertahan dan relevan di tengah gempuran budaya populer global. Tantangan utama dalam era hype 4.0 adalah menjaga keseimbangan antara memanfaatkan peluang yang ditawarkan teknologi baru dengan tetap melestarikan nilai-nilai penting seperti privasi, etika, keanekaragaman, dan identitas budaya yang berkembang secara turun-temurun. Diperlukan kebijakan yang bijak dan peran serta semua pihak agar kita bisa memetik manfaat hype 4.0 sekaligus menjaga keberlangsungan budaya dan martabat kemanusiaan. Ekonom Senior INDEF Aviliani menyebut tingkat literasi digital di Indonesia hanya sebesar 62%. Jumlah tersebut paling rendah jika dibandingkan negara di ASEAN lainnya yang rata-rata mencapai 70%.
Artinya perkara literasi digital ini masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang dan marathon untuk diselesaikan, sebab dari berbagai persoalan dalam ruang lingkup budaya digital era hype 4.0, pemahaman literasi digital menjadi sangat penting. Terutama dalam menerjemahkan situasi politik agar masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai – nilai kebenaran dan kepatutan sehingga tetap rasional dan kritis dalam ekstrasi kehidupan digital.

Editor : Ibang