BahanaInspirasi.com, MANADO – Kemudian di tahun 2022, Indonesia sepakat untuk mengembangkan Blok Tuna senilai 3 miliar US Dolar.
Kesepakatan ini adalah bagian dari cadangan gas alam terbesar yang belum dimanfaatkan dunia.
Tidak lama dari kesepakatan itu, kapal penjaga pantai China terlihat kembali berlayar di sekitar wilayah itu.
Hanya terhitung beberapa tahun saja, kapal-kapal China sering memasuki Laut Natuna yang sebenarnya milik Indonesia.
Kedatangan China dengan kapal-kapal besarnya memaksa nelayan setempat mencari tempat lain untuk menangkap ikan.
Oleh karena itu, nelayan-nelayan ini mengaku mengalami penurunan pendapatan.
Seperti pengakuan salah satu nelayan bernama Dedi (39) yang diwawancarai oleh tim CNA.
Dedi mengeluhkan kapal-kapal China yang seenaknya mengusir nelayan setempat saat menangkap ikan.
“Mereka memancing di tempat saya biasa memancing, tapi mereka menyuruh saya untuk pergi”, ucap Dedi.
Hal sama juga dirasakan oleh nelayan bernama Endang Firdaus (38) yang mengaku pendapatannya selalu berkurang setiap tahunnya.
Endang mengaku pendapatannya sekitar 10 tahun yang lalu bisa mencapai ratusan juta Rupiah per bulan.
Berbeda dengan sekarang, pendapatan Endang berkurang berkali-kali lipat, namun Indonesia terlihat tidak serius sikapi masalah Laut China Selatan.
Pasalnya, Presiden Jokowi disebut tidak begitu serius menyikapinya.
“Indonesia telah diperingatkan sejak tahun 2021 soal China yang akan melakukan sengketa maritim. Masalah menjadi semakin jelas ketika kapal-kapal China membayangi aktivitas pengeboran di Blok Tuna. Kendati demikian, Indonesia seperti diam saja karena Presiden Jokowi tidak tertarik”, beber East Asia Forum dalam artikelnya berjudul China loses strategic waters in the South China Sea terbitan 15 Maret 2024.
Sikap Indonesia yang tidak serius ini pun dijelaskan oleh seorang pengamat keamanan bernama Nguyen The Phuong asal Vietnam.
(redaksi)
Artikel ini telah terbit di https://www.zonajakarta.com/nasional/67312892822/pendapatan-nelayan-berkurang-akibat-kedatangan-kapal-china-begini-tanggapan-istana-negara?page=2
