BahanaInspirasi.com, MANADO – Prabowo Subianto ingin membentuk sebuah klub yang anggotanya presiden menjabat dan para mantan presiden. Ketua Departemen Bidang Pemerintahan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan ide itu belum jelas tujuan dan fungsinya.

“Sebagai sebuah ide, kami menghormatinya. Namun perlu dielaborasi lagi gagasannya, tujuan, dan maksud klub presiden itu apa,” ujarnya kepada detikX pada Rabu, 8 Mei 2024.

Masinton menambahkan, apabila sekadar untuk berkonsultasi dan meminta masukan dari para presiden pendahulu, lebih efektif dilakukan secara personal ketimbang mantan presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, dan Joko Widodo, dikumpulkan bersama-sama.

“Nggak perlu ada klub-klub. Itu rasanya tidak efektif. Sebab, masing-masing presiden punya karakter berbeda. Kalau untuk komunikasi antara presiden, Bu Mega dan Pak Prabowo no problem. Kapan saja bisa diagendakan untuk bertukar pandangan kebangsaan dan kenegaraan,” jelas Masinton melalui sambungan telepon.

Senada dengan Masinton, politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan efektivitas klub presiden belum jelas.

Ia menyarankan Prabowo berfokus menghadapi berbagai persoalan terkini menjelang dilantik sebagai presiden, seperti turbulensi ekonomi serta perubahan iklim dan musim kemarau yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan.

“Ide presidential club sih bagus-bagus saja. Namun lebih baik Pak Prabowo mempersiapkan diri untuk masa transisi yang lumayan panjang sampai Oktober. Bagaimanapun, banyak masalah yang akan dihadapi ketimbang memikirkan klub presiden yang malah bisa jadi ajang cawe-cawe yang akan mengganggu start kepemimpinan beliau ke depan,” ucap Andreas kepada detikX.

Dosen ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai ada dua persoalan yang menjadi tantangan untuk mewujudkan klub presiden. Yang pertama adalah persoalan mendudukkan Megawati, SBY, dan Jokowi dalam satu forum.

“Publik tahulah bagaimana rumitnya mengurai ketegangan politik di antara ketiganya ini, terutama Megawati dengan SBY dan Megawati dengan Jokowi. Melihat realitas politik per hari ini, saya pesimis. Megawati dengan SBY saja sudah 20 tahun tidak akur, apalagi dengan Pak Jokowi, itu bisa dikali dua, bisa 50 tahun. Secara psikologi politik, ada tembok tebal yang memisahkan mereka, sulit disatukan,” terang Adi.

Yang kedua, kata Adi kepada detikX, sekalipun akhirnya klub bisa dibentuk, tak ada jaminan gagasan mereka bisa diterjemahkan menjadi kebijakan kecuali bentuk klubnya formal atau terlembaga. Namun, toh sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden. Membikin lembaga baru juga akan menambah anggaran.

“Kalau yang saya tangkap dari penjelasan Dahnil Anzar Simanjuntak (jubir Prabowo), kan ini semacam paguyuban informal di mana ada pertemuan rutin presiden dan mantan presiden membahas politik kebangsaan. Saya khawatir itu tidak punya kekuatan politik apa pun sehingga, untuk apa kalau hanya sebatas kumpul-kumpul? Tentu para mantan presiden ini tidak mau buang-buang energi dan pikiran jika tidak berbuah kebijakan,” jelas Adi.

Yang paling penting, lanjut Direktur Parameter Politik Indonesia tersebut, jangan pernah mensimplifikasi seakan persoalan bangsa itu selesai kalau mantan presiden ini bertemu. Nggak ada rumusnya seperti itu, katanya.

“Tetap saja persoalan di Indonesia harus diselesaikan secara tuntas dan maksimal oleh presiden dan wakil presiden terpilih,” imbuhnya.

Terkait keretakan hubungan Megawati dengan SBY dan Jokowi, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin pun sepakat bukan hal mudah untuk menambalnya.

“Prabowo tampak ingin menjembatani mereka yang berkonflik. Megawati dengan SBY dari 2004 hingga 2024, lima tahun pemilu tidak akrab, ditambah lagi dengan Jokowi sejak tahun lalu. Itu tantangan besar untuk menyatukan hati yang terluka,” katanya kepada detikX.

Hubungan Megawati dengan SBY renggang sejak mereka bersaing pada Pilpres 2004. Pada 2003, SBY adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Megawati sebagai presiden tak lagi melibatkannya dalam rapat-rapat kabinet, yang justru membuat SBY meraih simpati masyarakat dan memenangkan pemilu.

Keduanya kembali bersaing pada Pilpres 2009. Lagi-lagi, Megawati kalah. Sikap Megawati ke SBY menjadi semakin dingin. Tak ada lagi keakraban yang tampak di publik, bahkan Megawati menolak sejumlah undangan pertemuan dari SBY.

Kini Megawati diduga juga tak akur dengan Jokowi. Hubungan keduanya makin buruk setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, menjadi cawapres Prabowo, yang menurut mereka dilakukan dengan cara yang tidak etis, hingga menang pada Pilpres 2024. Gibran melaju berkat putusan Mahkamah Konstitusi yang diketok pamannya, Anwar Usman, sehingga lolos persyaratan usia.

Dengan majunya Gibran, Jokowi, yang notabene masih kader PDI Perjuangan, otomatis menampakkan anomali sikap, yaitu dukungan ke Prabowo-Gibran daripada pasangan yang dijagokan partainya sendiri, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Sementara itu, bila menilik sejarah, hubungan Megawati dengan Prabowo sebetulnya punya kerikilnya sendiri alias tidak adem-adem amat. Megawati pernah ingkar janji kepada Prabowo.

Kala itu, 16 Mei 2009, ia meneken sebuah kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian Batutulis. Poin ketujuh dari perjanjian itu adalah Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai capres pada Pemilu 2014. Janji itu tidak ia penuhi, tidak juga pada pemilu 2019 dan 2024. Megawati akhirnya tak pernah menyokong pencapresan Prabowo.

Klub Presiden Ajang Silaturahmi

Berbeda dengan kubu Megawati, juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan partainya mendukung gagasan Prabowo membentuk presidential club.

“Belum ada pembahasan soal ini di internal partai, tetapi semangatnya silaturahmi, sejalan dengan cita-cita Pak SBY. Pak SBY kan pernah bermimpi presiden kedelapan dengan presiden-presiden pendahulunya bersama-sama naik kereta di Stasiun Gambir,” tutur Herzaky kepada detikX pada Rabu pekan lalu.

Pada Juni 2023, SBY pernah mencuitkan soal mimpinya itu melalui akun resmi X-nya, @SBYudhoyono. SBY menceritakan ia bermimpi naik kereta bersama Jokowi dan Megawati, yang tiketnya dibelikan oleh Presiden Indonesia ke-8.

Sementara itu, menurut politikus Partai Demokrat yang tidak ingin disebutkan namanya, SBY dan Prabowo rutin bertemu, sering kali Prabowo yang berkunjung ke Cikeas. “Kadang sebulan sekali, kadang dua minggu sekali. Sesama jenderal yang bersahabat wajar saling berdiskusi,” ungkapnya kepada detikX.

Ide tentang pembentukan klub kepresidenan pertama dimunculkan oleh juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat wawancara dengan Kompas TV pada 29 April.

Saat dihubungi detikX pada Rabu lalu, Dahnil kembali menegaskan bahwa klub itu bukan dimaksudkan sebagai institusi formal, melainkan ingin meniru The President’s Club Amerika punya.

“Insyaallah silaturahmi akan terjalin, apakah Presidential Club atau Musyawarah Para Presiden, apa pun namanya,” ujar Dahnil

Ditanya soal tantangan menyatukan para mantan presiden yang tidak harmonis, Dahnil menjawab dengan yakin, “Insyaallah Pak Prabowo bisa mempertemukan semuanya karena genetika pemimpin kita adalah rekonsiliatif. Tengok bagaimana Bung Karno bisa kembali duduk dan bicara dengan Buya Hamka, meski Bung Karno pernah memenjarakan Buya Hamka. Kebesaran hati para pendiri bangsa ini pasti menular hingga ke pemimpin Indonesia saat ini.”

Politikus Partai Gerindra Habiburokhman mengaku gagasan klub kepresidenan sudah kerap diutarakan oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Saya dengan Pak Prabowo sejak 2009. Dalam beberapa forum pada 2019 dan 2014, dalam diskusi kecil maupun besar dengan Pak Prabowo, saya kerap mendengarnya bicara, ‘Kalau kita dapat amanah, maka kita akan melibatkan presiden yang pernah menjabat sebelumnya, terutama terkait keputusan strategis’,” tuturnya kepada detikX pada Selasa, 7 Mei 2024.

Ia menjelaskan alasan Prabowo, yaitu ingin memuluskan proses keberlanjutan dalam pemerintahan. Selain itu, menurutnya, adanya klub kepresidenan membuat aspirasi partai politik lebih mudah diserap. “Mantan presiden itu kan representasi dari parpol juga, tentu perlu diakomodasi. Jadi pengelolaan negara ini sebisa mungkin mengimplementasikan ‘politik merangkul’, ini kan negara punya kita bareng-bareng,” ujarnya.

(redaksi)

Artikel ini telah terbit di https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240513/Klub-Presiden-Prabowo-Tanpa-Megawati/

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Developer